Monday, August 27, 2018

Insentif Pajak bagi UMKM


Kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian nasional terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sumbangsih sektor UMKM dalam menggerakkan perekonomian di dalam negeri tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan keberagaman dan daya saing produk dalam negeri, dan tentu saja peningkatan pembayaran pajak.

Untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dari sektor UMKM menjadi lebih luas, pemerintah meberikan berbagai macam stimulus dan insentif bagi sektor UMKM. Stimulus atau insentif tersebut diberikan dalam berbagai macam bentuk antara lain kemudahan pendirian, perijinan, dan legalisasi usaha UMKM, kemudahan akses pembiayaan berbunga rendah, dan kemudahan dalam perpajakan. Tulisan kali ini akan berfokus pada insentif perpajakan yang diberikan kepada UMKM yang meliputi insentif dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) dan dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Insentif Pajak Penghasilan (PPh)

Secara eksplisit, Undang-Undang PPh tidak mengatur secara khusus perlakuan PPh bagi sektor UMKM. Bahkan istilah UMKM tidak ditemukan di dalam Undang-Undang PPh. Namun demikian, Undang-Undang PPh mengatur secara khusus perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yaitu Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang seringkali dipahami dan dipersamakan dengan UMKM. Apabila Sahabat UMKM memenuhi batasan peredaran bruto tersebut, Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya memberikan berbagai macam insentif perpajakan sebagai berikut:


1. Tarif PPh Final sebesar 0,5% 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, apabila Sahabat UMKM memiliki penghasilan usaha dalam suatu bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka PPh yang harus dibayar untuk bulan tersebut hanyalah sebesar 0,5% atau Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepanjang Sahabat UMKM memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan memenuhi beberapa persyaratan tertentu lainnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008.
2. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Tidak Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
Sesuai ketentuan di dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh, khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4,8 miliar, dalam hal tidak dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 atau dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tetapi memilih dikenai PPh sesuai tarif umum dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dengan demikian, Wajib Pajak tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tetap wajib menyelenggarakan pencatatan sepanjang telah memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Pengurangan Tarif PPh Tahunan Badan sebesar 50%
Insentif PPh selanjutnya yang dapat dimanfaatkan oleh Sahabat UMKM adalah pengurangan tarif PPh Tahunan Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal PPh Tahunan Badan yang saat ini berada di angka 25%. Dengan demikian, tarif PPh Tahunan Badan efektif yang dikenakan adalah sebesar 12,5% sesuai ketentuan di dalam Pasal 31E Undang-Undang PPh. Pengurangan tarif tersebut hanya dapat dinikmati oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan pengurangan tarif tersebut dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selain itu, dalam hal Wajib Pajak Badan dalam negeri tidak dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 atau dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tetapi memilih dikenai PPh sesuai tarif umum dapat pula menggunakan fasilitas ini.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang PPh, ketentuan di dalam Undang-Undang PPN tidak menjelaskan dan mengatur secara spesifik perlakuan PPN bagi UMKM. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang PPN yang memberikan kemudahan bagi pengusaha tertentu terutama dari segi kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam hal UMKM termasuk ke dalam kategori pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka Sahabat UMKM tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria yang harus dipenuhi agar Sahabat UMKM termasuk ke dalam kategori pengusaha kecil adalah selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Manfaat yang dapat diperoleh Sahabat UMKM dengan tidak menjadi PKP antara lain tidak ada kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang, tidak diwajibkan membuat Faktur Pajak, serta kemudahan administrasi lainnya. Namun demikian, apabila Sahabat UMKM yang memenuhi kriteria pengusaha kecil memandang perlu untuk dikukuhkan sebagai PKP, Sahabat UMKM tetap dapat memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Demikian beberapa rangkuman insentif perpajakan yang dapat Sahabat UMKM manfaatkan. Meskipun insentif tersebut tidak secara eksplisit diberikan kepada UMKM namun kriteria yang dipersyaratkan seharusnya dapat dipenuhi oleh Sahabat UMKM pada umumnya. Dengan memaksimalkan insentif dimaksud seefisien dan seefektif mungkin, diharapkan daya saing Sahabat UMKM dapat semakin ditingkatkan. 

Referensi:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 

Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi UMKM


Dalam memulai suatu usaha, Sahabat UMKM tentu ingin memastikan bahwa seluruh dokumen dan izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, Sahabat UMKM dapat lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan usaha tanpa perlu khawatir akan timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Sahabat UMKM yang memiliki usaha adalah Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. NPWP merupakan sarana bagi Sahabat UMKM dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Sahabat UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi fungsi utama NPWP adalah sebagai sarana administrasi perpajakan dan bukan hanya sekadar sebagai persyaratan dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan seperti bank atau perjanjian-perjanjian lainnya.

Kriteria Kewajiban Pendaftaran NPWP
Sahabat UMKM diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Kedua persyaratan tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka Sahabat UMKM tidak diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPh antara lain apakah Sahabat UMKM termasuk ke dalam kategori subjek pajak dan tidak termasuk ke dalam kategori bukan subjek pajak. Sementara itu, persyaratan objektif terpenuhi apabila Sahabat UMKM sebagai subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh.

Saat Pendaftaran NPWP
Sahabat UMKM wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha mulai dilakukan.

Tempat dan Saluran Pendaftaran NPWP
Sahabat UMKM wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Sahabat UMKM (bagi Orang Pribadi) atau tempat kedudukan Sahabat UMKM (bagi Badan). Selain itu, apabila Sahabat UMKM memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, selain diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat kegiatan usaha Sahabat UMKM untuk memperoleh NPWP cabang pada setiap tempat kegiatan usaha.

Pendaftaran NPWP dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis. Permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak antara lain melalui laman https://djponline.pajak.go.id/. Sementara itu, permohonan secara tertulis dapat disampaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dokumen Persyaratan Pendaftaran NPWP
Bagi Sahabat UMKM yang berstatus Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dokumen persyaratan pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:
  1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP yang telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas;
  2. fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau fotokopi paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA; dan
  3. dokumen berupa:
  • surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
  • keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

Bagi Sahabat UMKM yang berstatus Badan yang berorientasi pada laba (profit oriented), dokumen persyaratan pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:
  1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP yang telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas;
  2. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya;
  3. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus yaitu Fotokopi KTP dan NPWP bagi WNI atau fotokopi paspor dan NPWP bagi WNA dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; dan
  4. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan;

Bagi Sahabat UMKM yang berstatus sebagai cabang dari Wajib Pajak Badan, dokumen persyaratan pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:
  1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; dan
  2. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan
Jangka Waktu Penerbitan NPWP
Kepala KPP atau KP2KP akan menerbitkan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Selain NPWP, Sahabat UMKM juga akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Sahabat UMKM.

Setelah memperoleh NPWP, Sahabat UMKM jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk menghindari timbulnya sanksi akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, pembayaran pajak Sahabat UMKM merupakan wujud kontribusi Sahabat UMKM dalam mendukung pembangunan nasional.

Referensi:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

Wednesday, December 7, 2016

Konsep-Konsep Manajemen Rantai Pasokan


Apakah ciri-ciri dari perusahaan yang memiliki manajemen rantai pasokan yang bagus? Kita dapat menggunakan metodologi Suply Chain Operation Reference (SCOR) dari Supply Chain Council untuk menilainya.

Mereka mendefinisikan ada lima aspek yang penting dimiliki oleh rantai pasokan  agar berjalan dengan baik. Yang pertama adalah reliability atau keandalan. mengapa keandalan menjadi penting? Hal ini dikarenakan barang yang kita produksi dan yang kita kirim ke pelanggan, spesifikasinya sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan. Keandalan menunjukkan kemampuan kita menciptakan kualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi, produk kita tidak terlalu jauh terdeviasi bahkan mungkin sama sekali tidak terdeviasi dari apa yang diinginkan oleh pelanggan secara teknis dan secara kualitas. 

Kemudian, keandalan juga mencerminkan kemampuan kita untuk mengirimkan barang secara on time. Jadi, kita bisa memenuhi harapan waktu. Jika kita bilang akan mengirim dalam dua minggu, kita akan lakukan dalam dua minggu. Jika kita bilang dua hari, kita selesaikan dalam dua hari. Jadi, kita punya promised date dan actual delivery date. Seberapa jauh deviasi antara actual delivery date dengan promised date menunjukkan keandalan kita dari sisi waktu.

Itu yang pertama, keandalan. Yang kedua adalah responsiveness, artinya, kecepatan. Responsiveness itu mengukur kecepatan. Customer responsiveness artinya kita mampu memenuhi order dari pelanggan dengan lebih cepat. Jika tahun lalu, pagi kita terima order, mungkin baru lusa kita bisa kirim barangnya, berarti order cycle time kita dua hari. Bagaimana supaya tahun ini order cycle time turun menjadi satu hari misalnya? Pagi kita terima ordernya, besok pagi kita sudah deliver barangnya. Ini adalah order responsiveness.

Semakin cepat order responsiveness kita, tentu saja semakin baik. Jika kompetitor kita bisa dua hari, apa kita bisa dua hari atau kurang dari itu? Itu menunjukkan manajemen rantai pasokan yang jauh lebih baik.

Yang ketiga yang juga penting adalah agility. Agility adalah ukuran kemampuan kita untuk bisa fleksibel dan adaptif. Kita tahu bahwa rantai pasokan itu tidak berada di ruang-ruang kosong, yaitu ruang yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar karena pada intinya rantai pasokan itu berada di dunia nyata yang mana perubahan lingkungan akan selalu terjadi. Demand yang tiba-tiba naik, misalnya. Demand juga tiba-tiba bisa turun. Jadi, permintaan bisa naik, bisa turun. 

Sekarang, pertanyaannya, mampukah kita sebagai anggota-anggota rantai pasokan ini bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lapangan? Jadi, ketika demand kita naik, kita bisa deliver lebih tinggi, produksi kita bisa meningkat. Jika misalnya demand turun, apa kita bisa menyesuaikan diri namun dengan tetap sustainable secara bisnis? Ini menjadi hal yang penting sekali. Ada beberapa perusahaan mungkin menaik-turunkan kapasitas sangat sulit, tapi ada perusahaan yang menaik-turunkan kapasitas produksi relatif mudah. Ini adalah ukuran seberapa seberapa fleksibel kita dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan. 

Yang keempat, manajemen rantai pasokan yang bagus juga dicirikan oleh proses efisiensi. Apa artinya? Proses kita dalam membeli material, proses kita dalam memproduksi barang, proses kita dalam mengirim barang, sedapat mungkin cost-nya dibuat rendah. Bagaimana kita menekan biaya ini? Proses kita supaya efisien. Ini penting sekali karena, tentu saja, apa pun barang yang kita jual, walaupun mungkin cost tidak selalu menjadi pertimbangan utama, tapi cost selalu penting.

Terakhir adalah asset productivity. Kita sudah sepakat bahwa ranai pasokan itu mengelola asset. Ada pabrik, ada mesin produksi yang ada di dalam pabrik itu, ada bangunan, ada forklift yang mungkin ada di dalam gudang yang merupakan asset, ada kapal, ada truk, dan berbagai alat transportasi yang lainnya. Ini adalah asset. Bagaimana kita bisa menghasilkan revenue yang lebih besar dengan asset yang relatif lebih kecil? Ini merupakan ukuran yang juga sangat penting supaya asset kita produktif menghasilkan revenue.

Dari kelima hal tersebut sebetulnya jika kita klasifikasikan, ada yang mencerminkan kepentingan customer, yaitu reliability, responsiveness dan agility. Artinya, pelanggan ingin mereka bisa mendapatkan barang sesuai dengan janji dari sisi waktu dan kualitas. Kemudian, mereka ingin kecepatan yang lebih tinggi. Mereka ingin kita bisa merespon perubahan. Itulah sifat pelanggan. Namun di sisi lain, kita tak mau merespon semua itu dengan cost yang terlalu tinggi, utilisasi asset kita akhirnya rendah dan lain sebagainya. Sehingga dari sisi perusahaan yang mengelola rantai pasokan ini, mereka ingin bisa mengirimkan apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi dengan proses yang efisien, artinya dengan cost yang rendah, dan asset yang dimiliki menjadi produktif.

Ada suatu satu studi yang juga cukup menarik yang mencoba mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai best in class dengan perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang berada sedikit di bawahnya atau comparable company. Jadi, perusahaan-perusahaan yang selama ini dipersepsikan oleh publik sebagai perusahaan yang kinerjanya sedikit di bawah ini diklasifikasikan kemudian dilihat kinerja-kinerja finansialnya.

Yang sangat menarik disini adalah ada satu temuan dari sisi besaran gross profit yang bisa dicapai oleh dua kategori perusahaan ini. Yang menarik ternyata, jika kita lihat gross profit-nya, ternyata comparable company yang dianggap sedikit lebih di bawah itu, gross profit-nya lebih tinggi dibandingkan dengan top class company. Jadi, sekitar 45% untuk comparable company dan sekitar 40% untuk top company

Walaupun perusahaan-perusahaan comparable company ini bisa mencapai gross margin yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan top company, ternyata mereka menyisakan net margin yang lebih rendah, yaitu kira-kira 7% untuk comparable company jika dibandingkan dengan top company yang mencapai angka 10% .

Apa arti dari hal tersebut? Artinya, walaupun kita menghasilkan revenue yang besar, tetapi jika masih ada cost yang tinggi untuk administrasi, untuk rantai pasokan, yang terkait di dalamnya adalah untuk cost of capital dari barang yang ada di inventori dan lain sebagainya, tentu akhirnya hal ini akan menyebabkan kinerja finansial kita akan lebih rendah. Jadi, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki proses-proses manajemen rantai pasokan yang efisien untuk menjaga kinerja keuangan mereka.

Sumber:

Materi Supply Chain Management (IndonesiaX)

Tuesday, December 6, 2016

Manajemen Rantai Pasokan dan Daya Saing


Saat ini kita akan membahas mengapa manajemen rantai pasokan sangat penting dalam menciptakan daya saing perusahaan. Mengapa perusahaan harus mengimplementasikan manajemen rantai pasokan untuk menyediakan produk lebih tepat waktu di pasar dengan harga yang lebih kompetitif?

Jadi, jika kita bicara soal daya saing, kuncinya adalah produk itu tersedia di tempat, waktu, dan jumlah yang tepat. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi. Mengapa manajemen rantai pasokan menjadi sangat penting? Karena seperti yang kita bahas dari awal, rantai pasokan inilah yang sebetulnya membuat produk, dimana biaya akan banyak terlibat di sana, serta merupakan faktor yang menciptakan dan menjaga kualitas.

Selain itu, kecepatan juga menjadi unsur yang penting. Jadi, jika produksi bisa dilakukan dengan cycle time yang lebih pendek maka akan menciptakan kecepatan yang lebih baik. Jika kualitasnya bisa lebih bagus, itu akan membuat quality competitiveness di pasar.

Demikian juga, di fase lain dari rantai pasokan adalah tentang distribusi atau bicara tentang penyimpanan. Kualitas maupun kecepatan juga dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola proses-proses fisik, mengelola proses-proses yang ada di lapangan, mendistribusikan barang itu sampai ke toko sehingga di toko barang tersebut tersedia sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan.

Ada studi yang rutin dilakukan oleh Gartner. Gartner adalah sebuah consulting company yang setiap tahun mencoba membuat ranking perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki praktik manajemen rantai pasokan yang bagus. Di tahun 2014 misalnya, di enam urutan pertama ada Apple, McDonald, Amazon, Unilever, P&G,  dan Samsung Electronic. Pertanyaannya, atas dasar apa Gartner mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan ini sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki praktik manajemen rantai pasokan terbaik?

Yang pertama adalah penilaian kualitatif yang merupakan judgement dari para expert. Mereka menggunakan keahlian internal dan eksternal mereka dalam menilai kualitas manajemen rantai pasokan perusahaan tersebut. Sekitar 50% dari skor penilaian berasal dari qualitative judgment dari para expert.

Lalu 50% lainnya berasal dari kinerja yang bisa diukur secara kuantitatif. Ukuran kuantitatif yang umumnya digunakan adalah inventory turnover, return on asset, dan revenue growth.

Turnover ratio dari inventory digunakan untuk mengukur kecepatan perputaran barang. Seberapa cepat barang itu bisa berputar atau mengalir dari gudang kemudian berubah menjadi penjualan. Jika ada perusahaan yang memiliki banyak inventory, tapi penjualannya sedikit, maka turnover ratio-nya akan rendah. Sebaliknya, jika kita menyimpan persediaan sedikit, tapi bisa menghasilkan penjualan yang besar, berarti turnover ratio-nya tinggi. Semakin tinggi turnover ratio, berarti semakin bagus kinerja manajemen rantai pasokan perusahaan itu. Karena intinya, manajemen rantai pasokan adalah mengelola aliran dari produk.

Manajemen rantai pasokan yang bagus umumnya memiliki asset kecil tetapi menghasilkan revenue yang besar. Jika kita punya asset yang nilainya besar, tetapi revenue-nya kecil, berarti return on asset-nya rendah. Kita ingin hal sebaliknya terjadi. Manajemen rantai pasokan yang baik ingin punya revenue besar walaupun assetnya tidak terlalu besar. 
 
Hal terakhir yang dilihat oleh Gartner adalah pertumbuhan revenue. Ketika demand lebih tinggi, permintaan lebih tinggi, pertanyaannya, mampukah kita mengirim barang lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Mampukah kita memproduksi lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Jadi, kemampuan perusahaan untuk mengikuti ritme pasar yang meningkat ini, mengirimkan produk sesuai dengan permintaan pasar yang meningkat dari tahun ke tahun, itu adalah kapabilitas yang sangat penting yang harus dimiliki oleh manakemen rantai pasokan. Seringkali kita lihat, perusahaan memiliki permintaan naik, tetapi mereka tidak memiliki cukup armada transport untuk mengirim, misalnya.Hal ini justru mengakibatkan revenue mereka stagnan atau bahkan mengalami penurunan.

Sumber:

Materi Supply Chain Management (IndonesiaX)

Monday, December 5, 2016

Pengenalan Manajemen Rantai Pasokan


Manajemen rantai pasokan (supply chain management) adalah tentang mengatur rantai pasokan barang, di mana barang itu mengalir dari hulu sampai ke hilir sebagai sebuah rantai, mengikuti sejumlah pelaku atau sejumlah pihak. Jika terdapat pabrik di hulu yang memproduksi barang, di hulunya lagi ada supplier yang memasok material. Kemudian, pabrik akan mengirimkan produk itu ke distributor. Mungkin distributor akan mengirimkan ke wholesaler, kemudian wholesaler akan mengirimkan produk itu ke toko. Jadi, ada sejumlah pemain atau sejumlah organisasi yang terlibat dalam rantai pasokan dan masing-masing organisasi ini mungkin beroperasi di tempat yang berbeda-beda, bahkan, di negara yang berbeda-beda.

Jadi, rantai pasokan bisa menjadi sangat kompleks, melewati batas-batas negara, bahkan, batas-batas benua, panjangnya bisa sangat panjang, beribu-ribu mil, sehingga mengelola rantai pasokan membutuhkan satu metode, satu kecermatan dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya.

Ambil saja contoh, jika kita bicara soal pakaian yang kita gunakan atau kita bicara soal makanan yang kita makan sehari-hari atau apa saja yang ada di sekitar kita, seperti jam tangan, komputer yang kita gunakan, handphone. Semua itu sebetulnya melalui proses panjang ini, melalui rantai pasokan. Perusahaan mana pun yang bisa mengelola rantai pasokan dengan baik, mereka akan kompetitif di pasar dan mereka akan menang di dalam persaingan.

Lebih jauh jika kita bicara soal garment atau pakaian yang kita gunakan. Yang pertama, ada pihak-pihak yang bertugas untuk memproduksi barang baku. Mereka menyiapkan benang dan lain sebagainya. Di stage kedua, ada perusahaan yang memproduksi benang itu menjadi kain, yaitu perusahaan-perusahaan tekstil. Di fase ketiga, ada perusahaan garment yang mengubah tekstil menjadi pakaian. Kemudian, setelah menjadi pakaian akan didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki brand, yaitu brand owner, bisa jadi, ini adalah global brand owner yang akan menjual produknya di negara-negara mana pun mereka beroperasi. Bisa saja produk itu diproduksi di Indonesia, kemudian dipasarkan di Eropa atau di Amerika melalui jaringan toko atau jaringan retail.

Sebenarnya yang kita kelola dalam rantai pasokan bukan hanya aliran barang, tetapi ada aliran lain. Di samping barang, manajemen rantai pasokan juga mengelola aliran informasi dan aliran uang. Yang sangat penting di antara tiga hal ini adalah aliran informasi. Manajemen rantai pasokan yang bagus, dewasa ini, sangat bergantung bagaimana mereka mengelola aliran informasi. Mereka yang bisa mengirim dengan lebih cepat, yang memiliki on time delivery lebih tinggi adalah perusahaan-perusahaan yang mampu menangani flow informasi dengan baik.

Sebagai contoh jika saya bekerja di pabrik dan bisa memantau perkembangan penjualan dari toko, dan tahu berapa stok yang tersisa di toko, maka saya bisa meramalkan kebutuhan ke depan dengan lebih akurat. Saya bisa menentukan berapa barang yang akan dikirim ke toko dan saya bisa menentukan berapa yang harus saya produksi hari ini, misalnya. Begitu juga, jika saya bekerja di pabrik, saya juga membutuhkan informasi flow material dari supplier. Jadi saya tahu status order saya sudah sampai di mana sekarang, apakah ada kemungkinan akan terlambat atau on time. Hal tersebut akan sangat membantu saya yang bekerja di pabrik untuk membuat keputusan.

Jadi, syarat kunci di dalam manajemen rantai pasokan adalah bagaimana mengelola informasi. Pergerakan barang sepenuhnya diatur oleh informasi. Jadi, tujuan utama manajemen rantai pasokan dalam mengirimkan nilai (value) ke pelanggan sangat bergantung kepada bagaimana kita dalam mengelola informasi.

Sumber:

Materi Supply Chain Management (IndonesiaX)

Saturday, December 3, 2016

Aspek Perpajakan dalam Proses Likuidasi Perusahaan


Dalam proses likuidasi perusahaan, pajak merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh likuidator. Hal ini dikarenakan likuidator merupakan wakil perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu kami merangkum poin-poin penting berkaitan dengan perlakuan pajak bagi perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi. 

 A. Aspek Pajak Penghasilan (PPh)

Poin-poin penting dalam proses likuidasi perusahaan yang berkaitan dengan PPh antara lain sebagai berikut:

  1. Keuntungan karena pembebasan utang. Ketika kreditur memberikan pembebasan atau menghapus utang perusahaan, maka perusahaan mengakui keuntungan dari pembebasan utang tersebut sebagai penghasilan. Dikecualikan dari aturan ini adalah bagi perusahaan yang termasuk ke dalam kategori debitur kecil, yaitu apabila plafon kredit yang mereka terima tidak melebihi Rp350 juta.
  2. Piutang yang tak tertagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan.
  3. Keuntungan karena pengalihan harta. Ketika perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan harta maka setiap keuntungan dari pengalihan harta diakui sebagai penghasilan. 
  4. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) sebesar 5% dari nilai transaksi.
  5. Dividen. Pembayaran kembali kepada pemegang saham yang melebihi jumlah modal disetor dalam proses likuidasi dianggap sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham.
B. Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Poin-poin penting dalam proses likuidasi perusahaan yang berkaitan dengan PPN antara lain sebagai berikut:

  1. Pengalihan atas aktiva. Perusahaan harus memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva dan persediaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.
  2. Aktiva dan persediaan yang tersisa. Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva dan persediaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan merupakan objek PPN. 
C. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Apabila terdapat tanda-tanda perusahaan akan dibubarkan, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus.

D. Kedudukan Likuidator

Likuidator menjadi wakil perusahaan dalam likuidasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Likuidator bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Likuidator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta perusahaan dalam yang dilikuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Hal ini dikarenakan negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas harta-harta milik perusahaan. Hak mendahului menjadi daluwarsa setelah melebihi jangka waktu lima tahun. 

E. Proses Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP

Sepanjang NPWP belum dihapus, perusahaan dalam proses likuidasi tetap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tersebut diwakili oleh likuidator.

Proses penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Likuidator dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP dengan melampirkan dokumen pembubaran perusahaan. Di samping itu, DJP dapat melakukan proses penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan tanpa harus menunggu permohonan tersebut disampaikan.

Proses penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP bagi perusahaan yang dilikuidasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.  Proses pemeriksaan tersebut termasuk ke dalam kategori pemeriksaan rutin, dilakukan untuk seluruh jenis pajak (all taxes), dan untuk tahun pajak bersangkutan, tetapi bisa diperluas ke tahun dan masa pajak sebelumnya.

Jangka waktu penghapusan NPWP bagi perusahaan dilakukan paling lama selama 12 bulan. NPWP dihapus ketika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

  1. Tidak memiliki utang pajak
  2. Tidak mengajukan upaya hukum dan administrasi
  3. Seluruh NPWP cabang telah dihapus

Referensi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2000 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak



Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Insentif Thin Capitalization Rule Kawasan


Per 31 Desember 2015 kemarin, hubungan antar negara di Asia Tenggara memasuki babak baru dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberlakuan MEA memiliki arti penting karena akan mengubah ASEAN menjadi satu basis produksi dan pasar tunggal dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus modal di antara kawasan dengan populasi lebih dari 600 juta penduduk. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi sekat-sekat yang menjadi jurang pemisah antar negara ASEAN yang satu dengan yang lain.

Kebijakan pembebasan lima pilar ekonomi di dalam MEA memberikan konsekuensi dalam aturan perpajakan seperti yang tercantum dalam Blueprint MEA. Hal ini menginisiasi didirikannya ASEAN Tax Forum untuk mewujudkan sistem perpajakan yang selaras antar negara ASEAN sehingga ASEAN sebagai satu komunitas ekonomi dapat menjadi kawasan yang mampu bersaing dengan kawasan ekonomi yang lain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aliran arus modal antar negara dan aspek perpajakannya.

Sistem perpajakan pada umumnya memberi perlakuan berbeda antara return dari pembiayaan melalui utang (bunga) dan modal (dividen) yang kemudian menciptakan efek distorsi dalam keputusan pembiayaan atau sering disebut debt bias. Pembiayaan melalui utang menjadi lebih disukai karena dapat mengurangi beban pajak dan menghasilkan cost of capital yang rendah sehingga memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan laba (profit shifting) dari wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah bertarif pajak rendah melalui mekanisme utang internal. Pada akhirnya, debt bias akan mengakibatkan penggerusan penghasilan kena pajak yang berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan.

Sebagai bentuk respon atas praktik tersebut, OECD dalam 15 Rencana Aksi atas Isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) salah satunya memberikan arahan dalam pembatasan pembebanan biaya bunga yang lebih dikenal dengan istilah Thin Capitalization Rule. Dalam bentuknya, thin capitalization rule dapat didesain dengan menggunakan pendekatan rasio (ratio) atau pendekatan nilai wajar (arm’s length). Pendekatan mana yang akan dipilih merupakan diskresi pemerintah setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan dan disesuaikan dengan karakteristik negara bersangkutan.

Di Indonesia sendiri, penerapan thin capitalization rule baru terealisasi pada September 2015 lalu setelah dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan untuk Perhitungan Pajak Penghasilan. Peraturan ini menggunakan pendekatan rasio dimana besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1 dengan memberikan pengecualian bagi perusahaan di sektor perbankan, pembiayaan, asuransi, pertambangan, dan infrastruktur.

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada bukti empiris yang menunjukkan efektifitas penerapan peraturan tersebut dikarenakan umurnya yang masih tergolong baru. Namun, hasil penelitian sebelumnya dengan objek penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa thin capitalization rule efektif dalam mengurangi tax planning melalui mekanisme pengurangan utang internal. Namun di sisi lain, arus masuk investasi juga akan mengalami penurunan. Hal ini dapat dipahami karena thin capitalization rule secara tidak langsung membatasi pilihan sumber pembiayaan perusahaan dan mendorong perusahaan berinvestasi ke wilayah yang memberikan keleluasaan dalam perpajakan. 

Dengan menggunakan hasil penelitian tersebut dan faktor lain diasumsikan tetap (ceteris paribus), kita dapat menyusun hipotesis bahwa penerapan thin capitalization rule di Indonesia akan mengurangi skema penghindaran pajak melalui utang internal dan di sisi lain juga mengurangi arus investasi masuk ke Indonesia. Hal ini juga didukung oleh data dan fakta bahwa negara-negara di ASEAN berkompetisi (tax competition) melalui implementasi thin capitalization rule dan tarif pajak yang berbeda.

Dari sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN, terdapat tiga negara yang sama sekali tidak menerapkan thin capitalization rule yaitu Brunei, Laos, dan Singapura. Sementara tujuh negara lainnya memiliki thin capitalization rule meskipun sebagian besar tidak tegas dan ketat dalam tataran implementasinya, seperti misalnya Malaysia yang memiliki thin capitalization rule namun implementasinya ditangguhkan.

Selain thin capitalization rule yang berbeda, terdapat perbedaan pula dalam tarif pajak perusahaan di antara negara-negara ASEAN. Sebagian besar tarif pajak perusahaan di ASEAN ditetapkan sebesar 20 dan 25 persen. Namun disparitas tetap terjadi dimana tarif tertinggi adalah sebesar 35% di Myanmar sementara Singapura menetapkan tarif pajak terendah sebesar 17%

Perbedaan penerapan thin capitalization rule dan besarnya tarif pajak antar negara serta perekonomian yang terintegrasi dalam MEA dapat memperlebar jurang penurunan arus masuk investasi masuk sebagai akibat penerapan thin capitalization rule. Hal ini dikarenakan dalam MEA arus modal dapat dengan mudah dan cepat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sesuai keinginan pemilik modal. Umumnya para pemilik modal cenderung memilih wilayah yang menyediakan fasilitas dan keleluasan berinvestasi, yaitu wilayah tanpa thin capitalization rule dan memiliki tarif pajak rendah.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya penerapan thin capitalization rule dalam konteks MEA harus menjadi perhatian semua pihak. Lebih dari itu, perlu dikembangkan suatu alternatif guna meminimalisasi ekses-ekses negatif yang mungkin terjadi sebagai implikasi dari penerapan thin capitalization rule secara parsial sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Salah satu solusi terbaik yang dapat dipertimbangkan adalah mengembangkan thin capitalization rule yang terkoordinasi dalam satu lingkup MEA. Dalam konteks ini, aturan terkait pembatasan beban bunga diatur dan diterapkan bersama-sama oleh negara di dalam kawasan. Koordinasi yang ketat atas thin capitalization rule akan memberi keuntungan bagi seluruh pihak di dalam kawasan, meskipun dapat mendorong negara-negara berkompetisi lebih agresif dalam hal tarif pajak.

Selain itu, manfaat yang jauh lebih penting yang dapat diperoleh dari penerapan thin capitalization rule yang terkoordinasi adalah tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan dari masing-masing anggota MEA. Dengan menyerahkan kewenangan untuk mengatur thin capitalization rule kepada sistem musyawarah dalam kawasan, mau tidak mau ego pribadi masing-masing anggota dikesampingkan demi kepentingan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan semangat MEA yang tidak hanya sekadar mengintegrasikan perekonomian dalam satu kesatuan, tetapi juga tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh anggota tanpa terkecuali. 

Referensi:

KPMG. 2013. ASEAN Tax Guide. KPMG International. Dapat diakses di http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights /ArticlesPublications/Documents/asean-tax-guide-v2.pdf

Budi Sulistyo. Pajak Bersiap Hadapi Kawasan Bebas ASEAN . Dapat diakses di http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pajak %20Bersiap%20Hadapi%20Kawasan%20Bebas%20ASEAN.pdf

Suska dan Yuventus Effendi. 2011. Tax Harmonization ASEAN Melalui ASEAN Tax Forum: Belajar dari Tax Harmonization Uni Eropa. Dapat diakses di http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tax%20Harmonization%20ASEAN%20Melalui%20ASEAN%20Tax %20Forum_Belajar%20dari%20Uni%20Eropa_Suska%20dan%20Yuventus.pdf

Darussalam dan B. Bawono Kristiaji. 2015. Telaah Konstruktif Debt to Equity Ratio di Indonesia. Danny Darussalam Tax Center: International Taxation Series.

Darussalam dan Ganda C. Tobing. 2014. Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya Terhadap Peraturan Pajak di Indonesia. Working Paper. Danny Darussalam Tax Center: International Taxation Series.

Thiess Buettner, et all. 2007. The Impact of Thin-Capitalization Rules on Multinationals’ Financing and Investment Decision. University of Munich and IFO Institute.

Andreas Haufler dan Marco Runkel. 2011. Firms’ Financial Choices and Thin Capitalization Rules Under Corporate Tax Competition. European Tax Policy Forum: London.